Megawati Soekarnoputri adalah putri sulung dari Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno dan Ibu Fatmawati. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 19471. Ia merupakan presiden wanita pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang menjabat dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak tahun 1999 hingga sekarang. Bagaimana kisah perjalanan karier dan kehidupan pribadi Megawati Soekarnoputri? Simak profil berikut ini.
Masa Kecil dan Pendidikan
Megawati Soekarnoputri menghabiskan masa kecilnya di Istana Negara, Jakarta. Ia sangat dekat dengan ayahnya, yang sering mengajaknya bermain bola dan menari bersama. Ia juga sering menyaksikan ayahnya berpidato di depan rakyat. Ia mengaku bahwa ayahnya adalah sosok yang memberinya inspirasi dan motivasi dalam hidupnya.
Megawati Soekarnoputri menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Perguruan Cikini, Jakarta. Ia dikenal sebagai siswi yang cerdas, aktif, dan berprestasi. Ia juga memiliki minat yang tinggi pada bidang seni, terutama tari dan musik. Ia pernah menjadi anggota paduan suara sekolahnya dan tampil di beberapa acara pentas seni.
Setelah lulus dari SMA, Megawati Soekarnoputri melanjutkan pendidikannya di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. Namun, ia tidak menyelesaikan kuliahnya di sana karena terjadi pergolakan politik yang menggulingkan ayahnya dari kekuasaan pada tahun 1966. Ia kemudian pindah ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, namun juga tidak lulus karena harus mengurus keluarga dan anak-anaknya.
Karier Politik
Megawati Soekarnoputri mulai terjun ke dunia politik pada tahun 1986, ketika ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan Jawa Tengah pada tahun 1987. Ia dikenal sebagai anggota DPR yang kritis, vokal, dan berani menyuarakan aspirasi rakyat.
Pada tahun 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi ketua umum PDI menggantikan Soerjadi. Ia mendapat dukungan dari mayoritas kader partai dan simpatisan rakyat. Namun, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto tidak mengakui hasil kongres PDI tersebut dan mencoba untuk menggantinya dengan kandidat boneka mereka.
Pada tanggal 27 Juli 1996, terjadi peristiwa penyerbuan dan pengusiran paksa terhadap kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, oleh massa yang didukung oleh pemerintah. Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik yang besar. Megawati Soekarnoputri dan para pendukungnya menolak untuk meninggalkan kantor tersebut dan melakukan perlawanan. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Tragedi 27 Juli atau Kerusuhan 27 Juli.
Setelah peristiwa tersebut, Megawati Soekarnoputri dan para pendukungnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tahun 1999. Partai ini menjadi partai pemenang dalam pemilu legislatif tahun 1999 dengan meraih 33,7 persen suara. Megawati Soekarnoputri pun menjadi kandidat kuat untuk menjadi presiden RI.
Namun, dalam pemilihan presiden tidak langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999, Megawati Soekarnoputri kalah dari Abdurrahman Wahid yang didukung oleh koalisi partai-partai Islam. Megawati Soekarnoputri kemudian menjadi wakil presiden RI ke-8 mendampingi Abdurrahman Wahid.
Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden karena dianggap gagal menjalankan pemerintahan. MPR kemudian mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI ke-5 menggantikan Abdurrahman Wahid. Ia menjadi presiden wanita pertama dan satu-satunya di Indonesia hingga saat ini.
Kepresidenan
Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden RI selama tiga tahun, dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia memilih Hamzah Haz sebagai wakil presidennya. Ia membentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari berbagai unsur partai politik, tokoh profesional, dan militer.
Salah satu kebijakan penting yang diambil oleh Megawati Soekarnoputri adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. KPK merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Megawati Soekarnoputri juga melakukan privatisasi terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap tidak efisien dan merugikan negara. Beberapa BUMN yang diprivatisasi antara lain PT Telkom, PT Indosat, PT Semen Gresik, PT Aneka Tambang, dan PT Timah.
Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam menjalankan pemerintahannya. Beberapa di antaranya adalah krisis ekonomi, konflik politik, terorisme, separatisme, bencana alam, dan pandemi SARS.
